Kelapa sawit merupakatan tanman nyang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat di pedesaan. Namus tidak semua daerah yang bisa melakukann usahatani tersebut, karena sangat ditentukan oleh kondisi alam dan tingkat kesuburan tanah. Khusus bagi masyarakat yang telah berusaha di bidang komoditi kelapa sawit, ternyata memberikan niali tambah ekonomi dalam  ke;uarga. Tingginya permintaan lahan untuk tanaman perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan di pedesaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu dilakukan suatu strategi utnuk pengembangan kelapa sawit dan produk turunannya guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.

Strategi pengembangan kelapa sawit dan produk turunannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan, antara lain: 1) Pengembangan investasi yang berorientasi lokal dan ekspor serta berwawasan lingkungan; 2) Pengembangan wilayah pusat-pusat pengembangan industri yang didasarkan pada potensi yang dimiliki, harus memperhatikan kelayakan ekonomi dan tata ruang serta juga perlu ditingkatkan keterkaitan pengembangan industri antar daerah dalam rangka memperkokoh kesatuan ekonomi daerah; 3) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan pemberdayaan sumberdaya manusia; 4) Pengembangan infrastruktur pendukung investasi, terutama perbaikan jalan produksi dari dan ke pusat-pusat produksi maupun ke industri; 5) Penatagunaan lahan dengan arah kebijakan pengendalian perijinan penggunaan lahan untuk lahan perkebunan dan industri; 6) Pengembangan Program Kemitraan Pengusaha Besar dengan Pengusaha Kecil dan Menengah yang berbais kelapa sawit; 7) Dalam melaksanakan pembangunan industri kelapa sawit hendaklah dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added), menyediakan produk yang bermutu dengan nilai yang terjangkau oleh masyarakat, serta mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan ekspor.

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pembangunan pengembangan industri hilir CPO seharusnya, antara lain: 1) Dalam pengembangan industri besar lebih menekankan pada industri berorientasi ekspor dan tidak mematikan industri kecil dan menengah; 2) Dalam pengelolaan sumberdaya alam harus tetap mengedepankan pelestarian alam dan lingkungan hidup; 3) Pengembangan infrastruktur diarahkan pada asas keseimbangan antar lokasi; 4) Upaya penanggulangan limbah harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan pengusaha; 5) Penggunaan lahan harus mempertimbangkan keseimbangan wilayah dengan mengutamakan kepentingan rakyat; 6) Pengembangan jaringan distribusi produk lokal tidak dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu; 7) Pengembangan program kemitraan harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada pengusaha besar maupun pengusaha kecil dan menengah.

Strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Riau dalam pengembangan industri hilir CPO, dapat diusulkan beberapa program kegiatan yang dapat dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang, antara lain: 1) Menyusun database pertanian berbasis agribisnis dan Rencana Strategis Pembangunan Industri Pengolahan Produk Pertanian 2015–2020; 2) Melakukan pengkajian produktivitas dan performansi kerja petani kelapa sawit berbasis agribisnis pertanian; 3) Mengembangkan kelembagaan petani kelapa sawit dalam usaha agribisnis; 4) Menyusun model pengembangan SDM pertanian terpadu berwawasan agribisnis; 5) Membangun agroindustri (kelapa sawit) yang berbasis ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah baik dengan pendirian BUMD maupun kerjasama (mitra) dengan investor; 6) Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian.

Bentuk kerjasama yang dirancang antara investor, lembaga penelitian Universitas Riau, dan kelompok tani (melalui koperasi) akan saling menuntungkan. Keuntungan tersebut antara lain: 1) bagi perusahaan akan adanya jaminan bahan baku yang dipasok oleh koperasi; 2) bagi koperasi akan mendapatkan keuntungan dari sisi harga, jarak tempuh kebun dengan PKS, kualitas rendemen dapat meningkat. 3) Bagi Lembaga penelitian Universitas Riau akan mendapat kemudahan untuk melakukan penelitian yang terkait dengan kelapa sawit baik kehulu maupun kehilir. Peneliti-peneliti akan dapat mengembangkan ilmunya melalui inovasi-inovasi hasil penelitian. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti terkait dengan pengembangan kelapa sawit dan produk turunannya ke depan. Disamping itu juga kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan masyarakat petani.

Pengembangan kelapa sawit yang tidak terkontrol juga menimbulkan dampak terhadap tingkat erosi, terutama pada lemiringan lahan yang tinggi. Hasil identifikasi permasalahan erosi di wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit terutama di wilayah Riau bagian Barat menunjukkan bahwa laju erosi potensial meningkat sangat tajam. Dalam 15 tahun terjadi peningkatan laju erosi aktual tertimbang sebesar 29 ton/ha/tahun menjadi kurang lebih 339 ton/ha/tahun atau masuk dalam kategori kelas bahaya erosi IV (180-480 ton/ha/tahun). Kondisi ini jika terus dibiarkan akan sangat mengancam kelestarian wilayah daerah aliran sungai (DAS)  di Propinsi Riau.

Ditinjau dari aspek tingkat bahaya erosi (TBE) yang terjadi di wilayah bagian hulu, menunjukkan adanya permasalahan erosi dan sedimentasi yang cukup serius. Kondisi TBE di bagian hulu tahun 2010 telah terjadi peningkatan luas TBE sangat berat menjadi hampir mencakup 15% dari keseluruhan wilayah DAS. Tingginya bahaya erosi tersebut akan berdampak terhadap sedimentasi pada sungai-sungai. Secara sinergi akan berdampak terhadap pendangkalan sungai dan wilayah banjir di bagian hilir. Sedimentasi merupakan dampak yang terjadi dari adanya fenomena erosi yang terjadi di bagian hulu. Namun besarnya sedimentasi yang terjadi, khususnya di Sungai daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit ditunjukkan dengan pendanggkalan sungai.

Rekomendasi

Guna menekan tingkat bahaya erisi dan sedimentasi di kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit diperlukan pengaturan penggunaan lahan. Setiap hamparan tanah mempunyai sifat dan kemampuan yang berbeda, oleh karena itu agar dapat dimanfaatkan dengan optimum bagi kepentingan manusia dalam jangka panjang, maka harus digunakan sesuai dengan kemampuannya. Untuk menjamin pemanfaatan lahan yang berkelanjutan perlu dilakukan pengaturan penggunaan lahan. Faktor-faktor pembatas yang dipertimbangkan antara lain: kemiringan lereng, jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, dan curah hujan. Pengendalian erosi pada unit lahan (khususnya pengembangan  perkebunan kelapa sawit) yang laju erosi lebih besar dari laju pembentukan tanah ditentukan dengan cara mengubah/memperbaiki pengelolaan tanaman (nilai C) dan teknik konservasi tanah (nilai P) secara terpadu pada setiap unit lahan, yaitu reboisasi, pengkayaan tanaman, hutan kemasyarakatan (HKm); penghijauan, hutan rakyat, agroforestry, wanatani/wanafarma, grass barrier/alley cropping, aneka usaha kehutanan (AUK), DAM Penahan, dan teras.